OKSON, LUWU TIMUR, – Kunjungan Staf Ahli Menko Polhukam ke Kantor Bupati Luwu Timur, tidak disia – siakan Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur , HM Siddik BM.
Banyak hal disampaikannya terkait Izin Usaha Pertambangan yang mengancam masa depan Luwu Timur.
Salah satu yang disampaikan Siddiq adanya IUP yang diluar sepengetahuan Pemerintah Luwu Timur wilayah IUPnya sampai ke area kantor Bupati Luwu Timur. Perusahaan yang mendapatkan IUP tersebut adalah PT. Tiga Samdura.
” Hasil koordinasi dengan Kementerian ESDM di pusat ternyata kantor Bupati Juga masuk dalam IUP yang saat ini dikantongi PT. Tiga Samdura.” Ungkap Siddiq. Rabu (06/03/2024).
Selain itu penerbitan IUP oleh pemerintah pusat ini juga banyak yang masuk dalam kawasan Hutan Lindung dan Cagar Alam. Jika semua IUP ini beroperasi di Luwu Timur maka warga Luwu Timur dipastikan akan kesulitan mendapatkan air bersih, hutan akan gundul karena sudah tidak ada lagi hutan penyangga air, dan sumber air bersih milik PDAM Lutim seperti Lawape sudah masuk dalam IUP juga akan habis.
“Sekarang ini jendral , masyarakat di Desa Atue kecamatan Malili, sudah menolak adanya tambang nickel di desa mereka, karena jika itu ditambang warga akan kehilangan sumber air bersih, dan tak jauh dari situ ada juga kawasan Hutan Adat yang sampai saat ini masih dijaga masyarakat secara turun temurun. ” Jelas Siddiq.
Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Abdul Rivai Ras , mengatakan kedatangannya ke Luwu Timur ingin mendengar secara langsung permasalahan yang terjadi di masyarakat Luwu Timur terkait penerbitan IUP ini.
“ Apa yang disampaikan Wakil Ketua I DPRD Lutim ini perlu menjadi perhatian , nanti kita coba koordinasikan dengan Kementerian ESDM , kita rakoorkan juga kenapa bisa IUPnya sampai masuk ke area Kantor Bupati Lutim. Tentu ini sangat luar biasa. ” Ungkap. Abdul Rivai Ras.
Rombongan Menko Polhukam ini terdiri dari Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional, Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Mereka ditertima Wakil Bupati Lutim Akbar Andi Leluasa, Sekda Bahri Suli, Forkopimda, dan beberapa kepala OPD Luwu Timur.
( SON/***)
