PEREMPUAN, POLITIK DI SULSEL, MELAWAN MITOS

Oleh : Saifuddin
Direktur Eksekutif LKiS
Penulis Buku ; Politik Tanpa Identitas, Obituari Demokrasi, Elegi Demokrasi, Catatan Cacat-an Demokrasi
__________________________

OKSON, – Mungkin ada benanrnya pernyataan sang filsuf terkait masalah politik di era modern, seperti Mark Twin, secara praktis bahwa banyak yang masuk dalam arena politik tetapi hanya sedikit saja yang memahaminya. Politik memang terkadang memantik kemanusiaan kita untuk melibatkan diri. Yah, benar apa yang dikatakan oleh Plato, bahwa politik itu adalah ilmu yang paling tertinggi dibanding dengan ilmu-ilmu lainnya. Hal inilah yang kemudian mendorong sebagian orang berani mengambil resiko dalam kehidupannya karena politik menggiringnya dalam frame praktik politik.

Di banyak kalangan perempuan hanya di pahami sekedar urusan rumah tangga, dapur dan kasur, mengasuh anak-anak dan melayani suami, lebih dari itu perempuan terkungkung dengan adat istiadat serta pranata sosial lainnya. Yah, inilah yang disebut sebagai patriarkisme. Namun seiring dengan perkembangan zaman dengan saintek serta transformasi media sosial lainnya turut memberi pengaruh terhadap kehidupan manusia tak terkecuali bagi kehidupan perempuan. Pergerakan kesetaraan gender bagi kaum perempuan telah membuka ruang bagi kaum hawa untuk “merebut ruang ekspektasi”.

Dalam perspektif sosial tentu ini menjadi perbincangan yang menarik mengingat posisi perempuan selalu menjadi nomor dua dari kaum lelaki. Perempuan selalu menjadi inferior bagi superioritas kaum pria. Gerakan gender bukanlah satu gerakan yang utopis, sebab gerakan ini bukanlah gerakan “melawan takdir”, akan tetapi gerakan ini lebih pada rasa keadilan dan kemerdekaan bagi kaum perempuan dan kehidupan sosialnya. Yah, begitu banyak persepsi posisi perempuan baik dalam pandangan sosial maupun dalam pandangan agama. Bagi kaum konservatif membilangkan bahwa kalau melawan tradisi untuk dikatakan modern, maka aku memilih untuk tidak modern.

Perempuan yang dikenal tertutup, bukan hanya pada aspek pakaian, namun sikap, pribadi, perilaku, keseharian, adalah menjadi petanda bahwa “perempuan berdiam diri” dalam mempertahankan dirinya dari lingkungan dimana ia melakukan proses kehidupan. Tentu agama melihat demikian, bahwa seorang perempuan tidaklah keluar rumah tanpa seizin suaminya. Ruang sosial dengan perkembangan media sosial telah memaksa kaum perempuan “membuka dirinya” dihampir semua lingkungan kehidupannya. Mulai dari gaya hidup (style), pergaulan, perilaku serta sampai kepada ranah publik yang lebih luas. Mitos perempuan sebagai pembuka pintu bagi suaminya mulai terkikis oleh zaman, gerakan gender telah memberi ruang bagi perempuan untuk mengambil posisi penting dalam kehidupan sosialnya.

Merespon hal tersebut, Huzaima bin Kaab di zaman Rasulullah telah berjuang walau ia terbunuh dengan 16 anak panah menancap di tubuhnya. Di tahun 1974 di era politik modern telah tampil Isabel Peron, presiden pertama wanita dari Argentina yang terlibat dalam gerakan melawan Juntah Militer yang menewaskan kurang lebih 30. 000 warga Boaines Aires di culik dan dibunuh. Sederet nama seperti Mantan Perdana Menteri Inggris Margareth Theacher yang dikenal wanita bertangan besi, ada Benazir Butho di Pakistan, Bahkan sampai saat ini asa perdana menteri Singapore Salmah Yakub dan masih banyak yang lainnya. Bagi konteks Indonesia tentu beberapa nama menjadi inspiring bagi kaum perempuan untuk hadir di panggung politik baik itu lokal maupun nasional.

Nama Cut Nyak Dien, RA Kartini, Cut Meutiah, adalah secuil nama yang telah memberi warna perjuangan di republik ini. Megawati Soekarnoputeri puteri mendiang Ir. Soekarno presiden pertama Republik Indonesia tak dapat dipungkiri bahwa sosok Megawati adalah presiden wanita pertama di politik modern Indonesia. Nah. Sejalan dengan transformasi demokrasi di Indonesia kaum perempuan telah memilih panggung politik untuk sebuah jalan perjuangan.

Makna panggung tidaklah sama dengan “panggung konser musik” dimana goyangan para penyanyinya terlihat molek dengan solek yang seronok. Tetapi panggung politik adalah haruslah dipandang sebagai arena kontekstasi inferioritas merebut takdir kekuasaan. Walau memang undang-undang politik belum begitu adil bagi kaum perempuan yang membuat regulasi 30 persen keterwakilan politik di parlemen, walau kenyataannya baru mencapai 12 persen, ini tentu tidak sebanding dengan jumlah pemilih perempuan di banding dengan pemilih kaum laki-laki.

Patriarkisme sesungguhnya telah “menghukum perempuan” pada ruang tertentu, sehingga keterwakilan politik menjadi ruang bagi skenario demokrasi agar perempuan tak lebih pada inferior dan streotipe (pelebelan). Pilkada langsung yang dihelat sejak tahun 2005 hingga saat ini, kaum perempuan juga hadir memberi ruang politik, walau yang terpilih jadi pemimpin di daerah masih minim sekali. Ada Atut Gubernur Banten (tersangka korupsi), ada Rita (Bupati Kukar) yang OTT KPK, ada Risma (walikota Surabaya), Indah (Bupati Luwu utara), semua itu menjadi petanda bahwa kaum perempuan pun mengambil peran di arena politik dan kekuasaan.

Bahkan perempuan dalam wilayah tertentu tampil sebagai pejuang seperti Amrech di Euthopia, Malala di Afghanistan, perempuan kecil di film Kami Bersaudara di daratan NTT, bahkan Sumiati gadis sampan di Maros yang berjuang demi mendapatkan keadilan pendidikan. Sehingga panggung dalam analogi politik perempuan tentu hanya dapat segelintir perempuan memilih jalan terjal dalam panggung kekuasaan, walaupun sedikit dipaksa karena geneologi politik yang kebetulan suaminya berkuasa maka istri pun (perempuan) di produksi untuk menjadi politisi walau sesungguhnya sejak awal sang istri hanya sekedar menjadi istri dan perawat bagi anak-anaknya. Lalu, apa yang salah ? tentu jawabannnya adalah perempuan hadir dan memilih panggung politik kewajiban ataukah sekedar tak “menghindar dari irisan politik sang suami”.

Fenomena politik demikian begitu sulit di hindarkan mengingat kepentingan politik perempuan “terpaksa” dalam undang-undang dengan jumlah kouta 30 persen. Karenanya, beberapa panggung yang menjadi pilihan perempuan dapat diterjemahkan apakah panggung yang hingar bingar seperti alunan musik dengan segala aroma estotik atau panggung ketegangan sebagaimana di pentas politik yang ada. Kita tunggu bagaimana demokrasi menegasikan perempuan dalam politik.

Superioritas laki-laki atas perempuan bukan berarti perempuan hanya sebatas ruas privat yang selama ini menghukumnya yang tak lebih dari hanya seorang ibu yang hamil, melahirkan, menyusui—tetapi 30 % porsi untuk perempuan di parlemen setidaknya harus di isi oleh kaum perempuan. Artinya, bahwa eksistensi perempuan di ruang demokrasi adalah seperti “melawan mitos” bahwa laki-laki akan mendominasi atas perempuan. Ketidak-adilan perempuan atas UU politik adalah ruang kompetisi bagi perempuan untuk merebut panggung dan kekuasaan.

Jadi tidak mudah bagi perempuan untuk merebut panggung dengan melihat kepemihakan undang-undang pemilu terhadap perempuan. Dalam pemilu 2024 tercatat di KPU 9.918 orang caleg perempuan yang maju berkontekstasi dalam perebutan tahta di politik. Yang selama ini posisi perempuan di parlemen masih kisaran 12 % masih jauh dari tuntutan undang-undang. Dominasi politisi laki-laki masih besar jumlahnya di banding perempuan.

Ada beberapa faktor kenapa perempuan belum sepenuhnya tertarik dalam politik ; (1) budaya patriarkhis yang mengkungkung perempuan sebagai ibu rumah tangga, seorang ibu dan pengasuh rumah tangga. (2) keterkungkungan budaya budaya bagi perempuan, sehingga dominasi laki-laki diruang publik masih sangat dominan. (3) diskursus intersubjektivitas laki-laki yang superioritas, sementara perempuan inferioritas. Sehingga kalau perempuan terjun di dalam ruang publik termasuk diarena politik itu bagian dari perlawanan kultural termasuk melawan mitos superioritas, keadilan dan perjuangan gender.

Menjelang pilkada serentak tahun 2024 terkhusus dalam politik sulawesi selatan baik pemilihan gubernur, bupati atau walikota tokoh-tokoh perempuan mulai bermunculan. Katakanlah untuk pilgub ada Indah putri Indriani (Bupati Luwuk Utara), Fatmawati (Mantan wakil walikota Makassar), dan untuk pilwalkot Makassar ada Indira Yusuf Ismail istri Mohammad Ramdhan Pomanto (Walikota Makssar), Cicu politis Nasdem. Tokoh-tokoh perempuan dalam politik sulsel adalah menjadi warna dan tercorak tersendiri bagi pembangunan kesadaran politik warga. Dengan berbagai latar belakang menjadikan politik di sulsel semakin bervariatif. Ada yang memang berkarir secara politik di partai politik, ada yang dari akademisi, bahkan seperti ibu Indira Yusuf Ismail justru bukan bacground politisi tetapi dengan berbagai macam aktivitas sosial dalam mendampingi suami (Walikota Makassar) tentu memberikan pengalaman sendiri paling tidak sosoknya memiliki modal sosial ditengah masyarakat.

Modal sosial ini tentu sebagai perekat sekaligus untuk membaca tingkat keterpilihan secara elektoral. Indah putri Indriani (Bupati Luwuk Utara) dengan dua periode jadi bupati dengan keberhasilan pembangunan di daerah menjadi nilai tawar tersendiri untuk maju di pilgub sulsel, begitu pula dengan Fatmawati sebagai kader nasdem dan pernah menduduki jabatan politis sebagai wakil walikota makassar menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat pemilih terlebih ketika ia terpilih lagi menjadi anggota DPR RI. Basis sosial dan politik tenti ia miliki.

Dalam pemetaan politik perempuan di sulsel, Indah Putri Indriani dengan Fatmawati RMS akan menjadi ikon bagi politik perempuan di sulsel untuk merebut tahta di pemilihan gubernur sulsel novemner 2024 mendatang. Sementara terkhusus di kota Makassar Indira Yusuf Ismail dengan Rahmatika Dewi (Cicu) akan menjadi magnet politik perempuan yang akan merebut tiket ke gelanggang pemilihan walikota Makassar 2024 mendatang. Sebab keduanya memiliki basis yang sama—Indira Yusuf Ismail sangat berpotensi dengan basis grassrrot karena kerja-kerja sosial yang diikutkan dalam program pemerintah kota Makassar. Begitu pula Cicu sebagai kader sejati Partai Nasdem dengan usia yang muda tentu basis sosial dan politik demikian kuat, dengan mempertimbangkan tingkat keterpilihan di setiap pemilihan legislatif.

Karena itu, peran politik perempuan di sulsel sangat diharapkan untuk mengambil peran yang besar dalam ruang politik. Dengan merespon tingkat mobilitas berpolitik kaum perempuan semakin hari semakin meningkat. Ini sebagai penanda kalau demokrasi semakin bertumbuh. Dan sulsel harus menjadi contoh bagi berkembangnya politisi perempuan dirunag demokrasi.
_______________________

Alasan mengapa begitu sedikit politisi wanita, adalah karena terlalu mereportkan untuk merias wajah di dua wajah-“–Maureen Murphy

Pos terkait