OKSon, Luwu Timur – Pengurus KONI Kabupaten Luwu Timur, Herawan Mengatakan, alasan Kabupaten Luwu Timur gagal menjadi tuan rumah Porprov ke XVIII 2026 , karena mempertanyakan kegunaan uang jaminan sebesar 250 Juta, bukan karena gagal memenuhi persyaratan administrasi seperti yang di bahasakan Ketua KONI Sulsel.

” Waktu di Sinjai, KONI Sulsel mengundang rapat seluruh KONI Kabupaten Kota, salah satu yang dibahas soal tuan rumah Porprov 2026, Luwu Timur sudah tidak masalah dengan uang pendaftaran 100 Juta itu, Bupati dan Ketua DPRD Lutim juga sudah bertandatangan bersedia jadi tuan rumah. Namun ternyata masih ada syarat uang lagi, harus ada uang jaminan sebesar 250 Juta yang harus disetor ke KONI Sulsel . Inilah yang kami pertanyakan untuk apa uang jaminan tersebut . Di forum rapat tersebut KONI Sulsel tidak bisa memberikan jawabannya. Bahkan sampai sekarang juga belum bisa di jawab pengurus KONI Sulsel ” Ujar Herawan. Selasa (01/11/2022) . Penjelasan ini untuk menjawab pertanyaan Publik Lutim yang masih penasaran kenapa gagal jadi tuan rumah.

Lanjut Herawan, Sebenarnya,setelah rapat waktu itu, salah seorang Pengurus KONI Sulsel mendatangi dirinya untuk memberikan penjelasannya. ” Saya sampaikan jangan ki kasi penjelasan secara sembunyi – sembunyi, sampaikan Penjelasan secara terbuka di dalam rapat biar semua pengurus KONI daerah tahu untuk apa uang jaminan itu. Karena uang jaminan itu tidak juga akan dikembalikan siapa pun yang jadi tuan rumah nantinya ” Ungkap Herawan.

Untuk syarat administrasi, sudah kita penuhi, Bupati dan Ketua DPRD Luwu Timur sudah bertanda tangan bersedia jadi tuan rumah. Berkasnya semua sudah di serahkan ke KONI Sulsel . ” Jadi Bohong itu Ketua KONI Sulsel yang menyebut kita gagal karena masalah syarat administrasi. Yang benar kita di gagalkan jadi tuan rumah karena mempertanyakan dalam rapat kegunaan uang jaminan tersebut. ” Pungkas Herawan.

Herawan mengatakan, Porprov ini agendanya KONI Sulsel, bukan KONI Kabupaten Kota, makanya lucu juga dia yang punya hajatan daerah yang dibebankan membayar dua kali, pertama uang pendaftaran, setelah itu uang jaminan. Semuanya uang tersebut uang hangus istilahnya.

” Saya melihat ada kepentingan yang tidak beres dibalik uang jaminan ini, saya sarankan bagusnya KONI Sulsel di audit oleh lembaga yang berkompeten. ” Kata Herawan.

Berkaca dengan pelaksanaan Porprov di Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba, pertandingan olah raga yang dikemas KONI Sulsel mengalami kemunduran.

Beberapa pertandingan yang harusnya sudah memadukan teknologi tidak bisa diterapkan di Porprov ke XVII .
( OKSon/***)