Oleh : Saifuddin
Direktur Eksekutif LKiS
Penulis Buku Politik Tanpa Identitas. Obituari Demokrasi. Elegi Demokrasi
_________________________
OKSON, LUWU TIMUR,- Fenomena Salam 4 Jari yang muncul di media sosial baru-baru ini sebagai bentuk ekspresi dari warga negara melihat kondisi politik nasional saat ini. Ini bagian dari kultur demokrasi, bahwa ruang publik harus diberikan sebagai pengejahwantahan nilai-nilai kebebasan dan kemerdekaan.
Politik memang dipenuhi simbol-simbol, bukan hanya partai termasuk atribut partai, kontestan dengan simbol asesoris yang melekat pada dirinya, bahkan simbol jari pun adalah bagian terpenting dalam ruh berdemokrasi.
John Muhammad, dalam akun partai hijau mengunggah simbol 4 jari tersebut. Sekaligus sosok yang memelopori gerakan Salam 4 Jari, ia mengatakan tujuan di balik gerakan itu adalah mengarahkan para pemilih mengambang yang belum menentukan pilihan agar memilih paslon 01 atau 03 dalam Pilpres 2024. Ia berharap gerakan itu dapat mengurangi potensi terjadinya pilpres satu putaran, seperti yang diharapkan kubu Prabowo-Gibran.
“Saya mewakili kelompok orang yang tidak menginginkan 02 menang. Jadi, perlu ada koalisinya. Mengapa empat jari? Karena 01 ditambah 03. Tapi empat jari juga punya makna, kita membela demokrasi,” ucap John.
Akan tetapi, Direktur juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Viva Yoga Mauladi, mengatakan gerakan Salam 4 Jari tidak akan berpengaruh secara signifikan pada elektabilitas Prabowo-Gibran.
Salam 4 Jari adalah gerakan yang ramai di media sosial yang terciri dari lambang tangan dengan empat jari teracung. Gerakan itu mengajak masyarakat memilih antara paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) atau kandidat nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024.
“Kami yakin bahwa paslon Nomor 2 (Prabowo-Gibran) tak layak dipilih dan harus dihindari. Kami sadar bahwa untuk mengalahkan paslon Nomor 2 diperlukan solidaritas rakyat yang lebih besar dari sekadar gabungan paslon Nomor 2 (Anies-Muhaimin) & Nomor 3 (Ganjar Mahfud),” bunyi alasan yang tertera dalam unggahan Instagram.
Foto tersebut telah diunggah di X (sebelumnya bernama Twitter) oleh akun @gitaputrid dan diunggah ulang 11.000 kali dengan 24.000 tanda suka. Baginya salam 4 jari tersebut adalah sebagai ekspresi untuk tidak memilih Prabowo-Gibran.
“Di luar itu, memang ada penilaian yang saya lihat terus terang berpengaruh dengan sikap Jokowi, presiden yang kemudian secara lugas menyatakan dirinya boleh berkampanye dan berpihak.
“Kita nggak perlu bingung siapa yang akan dia pihak, pasti dia memihak pada anaknya,” ujar John kepada BBC News Indonesia. Ia mengatakan bahwa tujuan akhir dari Salam 4 Jari adalah menyatukan para pendukung kubu paslon 01 dan paslon 03 agar dapat mengalahkan paslon 02, Prabowo-Gibran, pada putaran kedua.
Namun kini, John mengatakan yang terpenting adalah menganjurkan para pemilih yang masih “galau” dan belum menentukan pilihan agar tidak memilih paslon nomor urut 02. Dengan begitu, katanya, masih ada harapan paslon 01 dan 03 akan memiliki elektabilitas yang cukup untuk membuat Pilpres 2024 menjadi dua putaran.
Berdasarkan Pasal 416 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, syarat pemilu satu putaran adalah paslon memperoleh suara lebih dari 50% dari total suara Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa pemilu satu putaran menjadi ancaman yang sangat riil. Sebab, ia percaya bahwa sistem pemilu sudah “condong ke 02 atau pro-pemerintah”. Meskipun John membantah bahwa kampanye-nya merupakan black campaign, yakni kampanye yang menjatuhkan lawan dengan ujaran kebencian atau hoaks. Dia mengakui bahwa itu adalah bentuk kampanye negatif.
“Kampanye negatif itu masih diperbolehkan. Saya yakin betul bahwa apa yang saya sampaikan itu tidak melanggar peraturan pemilu. Karena gerakan tidak mendukung dan mendukung, itu sama nilainya,” tegas John.
Direktur Algoritma Research and Consulting sekaligus Dosen Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menilai bahwa gerakan itu membingungkan karena tidak memberi arahan spesifik bagi para pemilih untuk memilih antara 01 atau 03. “Jadi secara mau mengajak orang dalam konteks ini, menurut saya masih membingungkan. Meskipun sebagai hak warga negara sih sah-sah saja. Kalau Anda tidak mau pilih 02, tapi mau pilih 01 atau 03. Pilihannya cuma satu,” ujar Aditya.
Direktur juru bicara TKN Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi, mengatakan bahwa ia mengetahui tentang Salam 4 Jari yang beredar di media sosial. Namun, ia tidak terlalu khawatir karena ia menilai gerakan itu tidak akan berdampak pada Prabowo-Gibran. “Itu bebas-bebas saja, nggak ada pengaruhnya untuk TKN Prabowo-Gibran dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap elektabilitas. Malah TKN kami berharap pemilu ini harus menjadi proses pendidikan politik yang baik,“ ungkap Viva Yoga kepada BBC News Indonesia.
Ia mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan paslon 02, Prabowo dan Gibran, untuk pemilu yang akan datang. Ia juga mengatakan bahwa TKN tidak akan mengajukan laporan terkait gerakan itu karena dinilai pengaruhnya kurang signifikan.
“Kalau soal pelanggaran aturan, silakan Bawaslu menanggapi. TKN tidak akan mengajukan bahwa itu pelanggaran atau tidak,“ kata Viva Yoga. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadiala merespons fenomena itu. Ia menilai gerakan itu tidak akan berjalan dan hanya dibuat oleh orang-orang yang khawatir paslon mereka akan kalah. “Kami di [kubu] pasangan nomor urut 2 tidak pernah memikirkan orang-orang lagi galau, kami benar-benar berpikir tentang masa depan bangsa, itu terserah mereka, tapi saya tinggal lah, rakyat sudah pintar,” ucapnya, seperti dikutip oleh Detikcom pada Sabtu (27/01).
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Totok Hariyono, mengatakan bahwa ia baru mendengar tentang gerakan Salam 4 Jari dan timnya akan mempelajarinya lebih lanjut jika ada yang melaporkan gerakan itu ke Bawaslu. “Kami berharap dalam pemilu ini tidak ada saling menghasut, saling menjatuhkan. Karena kalau menghasut itu jelas SARA, itu [Pasal] 280 ada larangannya. Untuk ujaran kebencian, menghasut, itu ada tindak pidananya. Dengan kekerasan atau suku ras agama,“ ujar Totok.
Peneliti Perludem, Ihsan Maulana, mengatakan bahwa timnya melihat gerakan Salam 4 Jari tidak menyalahi aturan dalam UU Pemilu. Karena gerakan itu merupakan bagian dari kampanye yang dilakukan masyarakat.
Peneliti dari Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Ihsan Maulana, mengatakan bahwa fenomena seperti Salam 4 Jari tidak melanggar aturan berkampanye dalam pemilu karena merupakan bagian dari kebebasan berekspresi.
“Kami di Perludem tidak pada porsi menilai itu benar atau salah. Karena itu merupakan bagian dari kampanye yang disuarakan oleh masyarakat yang secara alami,” kata Ihsan kepada BBC News Indonesia pada Minggu (28/01). Bahkan, Ihsan menyebut gerakan-gerakan yang menganjurkan masyarakat agar tidak memilih calon tertentu sudah tergolong lumrah karena pernah digaungkan juga pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2014.
“Yang tidak diperbolehkan dalam UU pemilu itu kalau dalam konteks kampanye mempersoalkan misalnya dasar negara atau misalnya menggunakan atribut atau partai dari paslon lain. Itu baru tidak boleh dilakukan,“ kata Ihsan. Ia mengatakan gerakan itu berbeda dengan anjuran golput (golongan putih) karena masih mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, serta tidak ada unsur uang politik yang digunakan untuk membiayai gerakan itu. Jadi itu bagian dari kebebasan berekspresi, selain itu juga memang, kebebasan berekspresi itu selama tidak menyalahi aturan di dalam UU pemilu. Itu hal-hal yang biasa saja terjadi.
Peneliti Perludem, Ihsan Maulana, mengatakan gerakan-gerakan yang mencoba mengarahkan masyarakat agar tidak memilih calon tertentu memang muncul setiap tahun politik. “Itu kampanye yang rame di 2019 itu #GantiPresiden, itu juga bagian dari ekspresi publik yang tidak menyalahi UU pemilu karena itu bagian dari bagaimana publik mengekspresikan dirinya. Pada Pemilu 2019, muncul gerakan #2019gantipresiden yang dimulai untuk menjatuhkan elektabilitas Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2019 saat ia melawan Prabowo Subianto. Gerakan tersebut di-inisiasi oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera.
Mardani, yang partainya saat itu mengusung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019, menganggap setiap orang berhak mengutarakan sikap soal kelanjutan kepemimpinan negara. Gerakan tersebut mengumpulkan massa dari seluruh Indonesia dan sempat ada rencana mendeklarasi gerakan tersebut di beberapa kota. Namun, rencana itu dibatalkan karena tidak mendapatkan izin dari aparat keamanan.
Selain itu, ada pula muncul gerakan #AsalBukanAhok menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2017 silam. “Jadi kampanye yang soal empat jari itu kampanye sama saja kalau kami melihat dari narasi-narasi yang disampaikan soal perubahan, melanjutkan kepemimpinan, atau kampanye-kampanye lain yang di-inisiasi oleh publik.
Namun, cukup optimistis bahwa masih ada peluang besar terbentuknya poros gabungan antara 01 dan 03, terutama jika terjadi putaran kedua, Namun, untuk membawa dampak signifikan, gerakan Salam 4 Jari harus menjaga momentum hingga putaran kedua terjadi. Dosen Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana, mengatakan Pilpres 2024 sangat mungkin diselenggarakan dengan putaran kedua.
“Saya yakin dua putaran. Karena Prabowo sendiri belum sampai 50%. Masih di 40%-an. Jadi di satu sisi, kubu Pak Prabowo terlalu percaya diri untuk bikin satu putaran. Dan yang gelisah 01 dan 03,” ujar Aditya. Meski begitu, menurut Aditya, gerakan Salam 4 Jari kurang relevan jika tidak ada putaran kedua sehingga ia kurang yakin bisa membawa dampak yang signifikan.
Kalau gerakan salam 4 jari itu adalah bagian dari ekspresi kewargaan terhadap situasi politik mungkin itu sah saja dan baik bagi kehidupan demokrasi. Tetapi kalau salam 4 jari itu dijadikan sebagai ajakan untuk mendeskreditkan pilihan politik tertentu maka ini bisa dianggap gerakan yang tidak mewakili kelompok pemilih massa mengambang (floating mess). Sebab massa mengambang itu memiliki karakter yaitu belum mementukan pilihan politiknya, bukan apatis atau apriori—tetapi ia sedang membaca potensi dan peluang kemana arah goals politik yang bisa membawa perubahan yang lebih baik. Itu secara normatif melihat fenomena salam 4 jari tersebut.
Tetapi di sisi yang lain, ada hal penting yang perlu menjadi perhatian kita semua atas munculnya gerakan salam 4 jari tersebut, di samping sentimentil, tetapi ada faktor realitas yang sesungguhnya publik meresponnya dengan cara yang lain, termasuk gerakan salam 4 jari tersebut, sekalipun itu hal biasa seperti pemilu 2019 ada tagar ganti presiden.
namun fenomena ini tentu didasari beberapa faktor (1) terjadinya pelanggaran konstitusi atas putusan MK yang meloloskan batas umur cawapres yang kebetulan anak presiden aktif yakni Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka. (2) Cawe-cawe presiden, walau di beberapa tempat beliau selalu mengatakan bahwa pemilu harus jujur dan adil, semua unsur TNI, Polri, ASN harus netral, walau kenyataannya ditemukan hal yang sebaliknya dari ucapan presiden. (3) perubahan undang-undang bahwa menteri atau kepala daerah yang berkontekstasi tidak boleh mundur dari jabatan cukup cuti saja. (4) Adanya pernyataan presiden, kalau presiden bisa berkampanye dan memihak, dan itu bertentangan dengan undang-undang. (5) Politisasi bansos, dan ini banyak di soroti publik, ketika seorang presiden turun langsung membagikan bansos tanpa melibatkan menteri sosial.
Perilaku politik Jokowi pada akhirnya berimbas secara politik kepada paslon Prabowo-Gibran, yang mengirim pesan bahwa gerakan salam 4 jari adalah gerakan perlawanan terhadap “Asal Bukan Prabowo Gibran”. Ketidaknetralan Jokowi adalah pilihan koalisi 01 dan 03 di putaran kedua pilpres 2024.
(OKSON/***)
